Cara Penulisan nomor surat dan Klasifikasi Surat Resmi

Judul Artikel : Cara Penulisan nomor surat dan Klasifikasi Surat Resmi
URL : http://qizz234.blogspot.com/2014/11/penulisan-nomor-surat-dan-klasifikasi-surat-resmi.html
Bila berniat mencopy-paste artikel ini, mohon sertakan link sumbernya. ...Selamat membaca.!

Pada posting sebelumnya mengenai SK Pembagian tugas guru SD/SMP/SMA dan SK Pembagian tugas guru TK.

Bagi kita yang baru saja mengenal dunia surat-menyurat, dalam hal ini Penulisan nomor surat dinas. Tentunya membutuhkan referensi mengenai bagaimana sih cara menulis nomor surat dinas yang benar.

Mengutip buku korespodensi 1, bahwa kegunaan nomor surat antara lain :
(1) Untuk memudahkan pengaturan surat, terutama dalam penyimpanan dan penemuan kembali surat (sebagai arsip);
(2) Untuk mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan dalam periode Tertentu;
(3) Untuk memudahkan penunjukan pada waktu mengadakan hubungan surat-menyurat;
(4) Untuk memudahkan mencari surat itu kembali bila sewaktu-waktu diperlukan.
Dari rangkaian nomor surat, dapat diketahui jenis dan klasifikasi surat tanpa perlu membaca isinya karena setiap nomor surat dicantumkan pula kode tertentu, misalnya SK (surat keputusan), dan lain-lain.

Nomor surat meliputi hal-hal seperti :

a.       nomor urut penulisan surat;
b.      kode surat (ditentukan oleh instansi sendiri);
c.       bulan dan tahun penulisan surat.
Sebagai contoh :
Nomor : 35/SK/SDITMUH/X/2015
KLASIFIKASI
000 UMUM
010 Urusan Dalam

011 Gedung Kantor 012 Termasuk Instalasi 012 Rumah Dinas        012.1 Tanah Untuk Rumah Dinas        012.2 Perabotan 013 Mees/Guest House 015 Penerangan Listrik 016 Telepon 017 Keamanan/ketertiban kantor 018 Kebersihan Kantor 019 Protokol        019.1   Upacara Bendera        019.2   Tata Tempat               019.21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden        019.3 Audiansi

020 Peralatan

020.1 Penawaran         020.11 Tender 021 Alat tulis 022 Mesin Kantor 023 Prabot Kantor 024 Alat angkutan 025 Pakaian dinas 026 Senjata 027 Pengadaan 028 Inventaris

030 Kekayaan Daerah
040 Perpustakaan / Dokumen/ Kearsipan/ Sandi

041 Perpustakaan 042 Dokumentasi 045 Kearsipan        045.1 Ekspedisi ke 2        045.2 Surat Pengantar        045.3 Salah kirim        045.4 Pembinaaan system kearsipan 046 S a n d i

050 Perencanaan
060 Organisasi / Ketatalaksanaan
070 Penelitian
080 Konperensi
090 Perjalanan Dinas
100 PEMERINTAHAN
110 Pemerintahan Pusat
120 Pemda Tk. I
130 Pemda Tk. II
140 Pemerintahan Desa
150 DPR-MPR
160 DPRD Tk.I
170 DPRD Tk.II
180 Hukum
190 Hubungan Luar Negeri
200 POLITIK
210 Kepartaian
220 Organisasi Kemasyarakatan
230 Organisasi Profesi dan Fungsional
240 Organisasi Pemuda
250 Organisasi Petani, Buruh dan Nelayan
260 Organisasi Wanita
270 Pemilihan Umum
300 KEAMANAN / KETERTIBAN
310 Pertahanan
320 Kemiliteran
330 Keamanan
340 Pertahanan Sipil
350 Kejahata
360 Bencana
370 Kecelakaan
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
410 Pembangunan Desa

411 Usaha Gotong Royong 412 Perekonomian Desa 413 Prasarana Desa 414 Pengembangan Desa 415 Koordinasi

420 Pendidikan

421 Sekolah
	421.1 Pra Sekolah 421.2 Sekolah Dasar 421.3 Sekolah Menengah 421.4 Sekolah Tinggi 421.5 Sekolah Kejuruan 421.6 Kegiatan Sekolahan, Dies Natalis, Lustrum 421.7 Kegiatan Pelajar 421.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa 421.9 Pendidikan Luar Sekolah atau Pemberantasan Buta Huruf
422 ADM. Sekolah 423 Metode Belajar 424 Tenaga Pengajar 425 Sarana Pendidikan 426 Keolahragaan 427 Kepemudaan 428 Kepramukaan 429 Pendidikan Kedinasan

430 Kebudayaan

431 Kesenian 432 Kepurbakalaan 433 Sejarah 434 Bahasa 435 Pertunjukan/hiburan 436 Kepercayaan

440 Kesehatan

441 Pembinaan kesehatan 442 Obat-obatqan 443 Penyakit menular 444 Gizi 445 Rumah sakit, Puskesmas 446 Tenaga Medis 447 Alat Medis 448 Pengobatan Tradisional

450 Agama

451 I s l a m 452 Protestan 453 Katholik 454 Hindu 455 Budha 456 Urusan Haji

460 Sosial

461 Rahabilitasi Penderita cacat 462 Tuna susila 463 Kesejahteraan anak/keluarga 464 Pembinaan Pahlawan 465 Kesejahteraan sosial 466 Sumbangan sosial 467 Bimbingan sosial 468 PMI 469 Makam

470 Kependudukan

471 Kewarganegaraan Indonesia 472 Kewarganegaraan Aing 473 Tidak Berkewarganegaraan 474 Pendaftaran Penduduk 475 Perpindahan Penduduk 476 Keluarga Berencana 477 Catatan sipil

480 Media Massa

481 Penerbitan 482 Radio 483 Televisi 484 Film 485 Pers 486 Grafika 487 Penerangan 488 Operasion Room 489 Hubungan Masyarakat

500 PEREKONOMIAN
510 Perdagangan
520 Pertanian
530 Perindustrian
540 Pertambangan Kesamuderaan
550 Perhubungan
560 Tenaga Kerja
570 Permodalan
580 Perbankan / Moneter
590 Agraria
600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
610 Pengairan
620 Jalan
630 Jembatan
640 Bangunan
650 Tata Ruang Kota
660 Tata Lingkungan
670 Ketenagaan
680 Peralatan
690 Air Minum
700 PENGAWASAN
710 Bidang Pemerintahan
720 Bidang Politik
730 Bidang Keamanan dan Ketertiban
740 Bidang Kesra
750 Bidang Perekonomian
760 Bidang Pekerjaan Umum
780 Bidang Kepegawaian
790 Bidang Keuangan
800 KEPEGAWAIAN

800.1 Perencanaan 800.2 Penelitian 800.3 Pengaduan 800.5 T e a m 800.7 Statitrik 800.8 Peraturan Perundang-undangan

810 Pengadaan

811 Lamaran 811.1 Testing 811.2 Sercening 811.3 Panggilan 812 Pengujian kesehatan 813 Pengangkatan Calon Pegawai.        813.1 Pengangkatan Calon Pegawai Gol. I        813.2 Pengangkatan Calon Pegawai Gol. II        813.3 Pengangkatan Calon Pegawai Gol. III        813.4 Pengangkatan Calon Pegawai Gol. IV        813.5 InpresPengangkatan Calon Guru 814 Pengangkatan Tenaga Lepas        814.1 Pengangkatan Tenaga Bulanan         814.2 Pengangkatan Tenaga Harian 815 Pengangkatan Tenaga Asing

820 Pengangkatan & Mutasi

821 Pengangkatan
		821.1 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri (tetap) 821.2 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan I 821.3 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan II 821.4 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan III 821.5 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan IV 821.6 Pengangkatan dalam Jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara Sertijab 821.7 821.8 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kaban 821.9 Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/ Sekretaris/Kepala Dinas/ Asisten SEkwilda 821.10 Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/ Kepala Bidang/ Inspektur Pembantu 821.11 Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/ Pemeriksa 821.12 Kepala/ Pembantu Gubernur 821.13 Wedana/ Pembantu Bupati 821.14 C a m a t 821.15 Lurah Administratif ( Lurah Desa lihat 141) 821.16 Jabatan lainnya
822 Kenaikan Gaji Berkala
	822.1 Pegawai Golongan I. 822.2 Pegawai Golongan II 822.3 Pegawai Golongan III. 822.4 Pegawai Golongan IV
823 Kenaikan Pangkat
	823.1 Pegawai Golongan I. 823.2 Pegawai Golongan II 823.3 Pegawai Golongan III 823.4 Pegawai Golongan IV.
824 Pemindahan /Perbantuan
	824.1 Pegawai Golongan I. 824.2 Pegawai Golongan II 824.3 Pegawai Golongan III 824.4 Pegawai Golongan IV.
826 Penunjukan Tugas Belajar
	826.1 Dalam Negeri 826.2 Luar Negeri 826.3 Tunjangan Belajar 826.4 Penempatan kembali

830 Kedudukan

831 Penghitungan Masa Kerja
832 Penyusunan Pangkat Gaji.
	832..1 Pegawai Golongan I. 832.2 Pegawai Golongan II 832.3 Pegawai Golongan III 832.4 Pegawai Golongan IV
833 Penghargaan Ijazah 834 Jenjang Pangkat

840 Kesejahteraan

841 Tunjangan 841.1 Jabatan 841.2 Kehormatan 841.3 Kematian 841.4 Tunjangan Hri Raya 841.5 Perjalanan Dinas Tetap/ Cuti/ pindah 841.6 Keluarga 841.7 Pangan, uang makan 842 Dana 842.1 Taspen 842.2 Kesehatan 842.3 Asuransi 843 Perawatan Kesehatan 843.1 Poliklinik 843.2 Perawantan Dokter 843.3 Obat-obatan 843.4 Keluarga Berenca 844 Koperasi/Distribusi 844.1 Distribusi pangan 844.2 Distribusi sandang 844.3 Distribusai lainnya 845 Perumahan/hotel/tanah 845.1 Perumahan Pegawai 845.2 Tanah kaplingan 845.3 Losmen/hotel 846 Bantuan Sosial 846.1 Bantuan kebakaran 846.2 Bantuan kebanjiran 847 Rekreasi 848 Dispensasi

850 Cuti

851 Cuti Tahunan 852 Cuti Besar 853 Cuti Sakit 854 Cuti Hamil 855 Cuti Naik Haji 856 Cuti di Luar Tanggungan Negara 857 Cuti Alasan Lain 858 Izin keluar Kantor

860 Penilaian
870 Tata Usaha
880 Pemberhentian

881 Permintaan sendiri 882 Dengan Hak Pensiuan 882.1 Pemberhentian dengan hak pension peg.gol.I 882.2 Pemberhentian dengan hak pension peg.gol.II 882.4 Pemberhentian dengan hak pension peg.gol.III 882.5 Pemberhentian dengan hak pension peg.gol.IV 882.6 Pensiun janda/duda 882.7 Uang muka pensiun 883 Karena Meninggal 883.1 Karena meninggal dalam tugas 884 Alasan Lain 885 Uang Pesangon 886 Uang Tunggu 887 Untuk sementara waktu 888 Tidak dengan hormat

890 Pendidikan
900 KEUANGAN
910 Anggaran
920 Otorisasi
930 Vervikasi
940 Pembukuan
950 Perbendaharaan
960 Pembinaan Kebendaharaan
970 Pendapatan
990 Bendaharawan
       991. AKPP
       992. Teguran SPJ
KODE SURAT DINAS
Berdasarkan Surat Edaran Dinas Penduidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang No. 045.d/92-TOT/PDK Mataram Tanggal, 11 Juli 2000.
Contoh :
Nomor : ...*/…¦**/...***
...* = Nomor Urut
...** = Nomor Kode
...*** = Nomor Kode Kecamatan (dua huruf)
...**** = Boleh ditambah dengan sifat surat (Rhs.)
Contoh :
 Tentang Usulan Mutasi = 05/824/NR/Rhs

Read more: http://qizz234.blogspot.com/2014/11/penulisan-nomor-surat-dan-klasifikasi-surat-resmi.html#ixzz3UIudVuyP